Multikulturalisme Indonesia, ideologi di sebalik bendera dan simbol agama sebagai komoditas politik


Jakarta ( Santri Noesantara ) – Multikulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat eksis dalam lingkungan sama dan menguntungkan satu sama lain di mana ada pengakuan dan promosi terhadap pluralisme kultural.
Pancasila adalah falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, pedoman perilaku bagi kita setiapi warga Negara Indonesia. Dan ketika ada pertentangan, konflik atau perselisihan selaiknya diselesaikan secara damai dan berpatokan pada nilai nilai pancasila. Apalagi sekarang di tengah pertarungan simbol simbol agama sebagai modal politik, di tengah lautan fitnah dan hoaks bangsa, yang mana bangsa ini terapung-apung mencari mercusuar, meraba-raba mencari tanda untuk menunjuk arah masa depan Indonesia.
Tidak mudah mencari solusi atas masalah konflik yang terjadi sesama anak bangsa, apalagi Indonesia adalah Negara multikultur, di mana perbedaan dan keberagamanadalah suatu keniscayaan dan keharusan yang dalam konteks keragaman ras, suku, bahasa, dan agama yang merupakan ciri khas serta kelebihan dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain.
Multikulturalisme menghargai perbedaan dan keberbedaan. Namun, perbedaan dan keberbedaan yang tak dikelola dengan baik akan menjadi sumber perselisihan, konflik, dan kekerasan. Oleh karena itu, harus ada formula pemahaman yang tepat-guna untuk mendamaikan dan menyatukan.
Di Indonesia, banyak sekali konflik timbul karena masalah suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Kasus Sampang, kasus fans sepakbola, Kasus Tolikara, Tanjung Balai, Pilkada DKI yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama, pembakaran bendera tauhid misalnya, terkait isu SARA. Meski sejak awal kemerdekaan kita sudah berkomitmen dan menyuarakan Pancasila, masalah kebinekaan atau kini istilahnya multikulturalisme/pluralisme ternyata belum selesai.

 Isu Pembakaran bendera
Yang ingin saya soroti di sini adalah konflik social yang dibungkus sentiment sara, yaitu pembakaran bendera. Di medsos beredar video dengan keterangan oknum anggota banser membakar bendera tauhid. GP Ansor induk dari Banser menyatakan pembakaran itu sebenarnya dilakukan pada bendera Hizbut Tahrir Indonesia(HTI) sekaligus untuk menjaga dan melindungi kalimat tauhid agar tidak tercecer dan terinjak-injak.
Lalu Persaudaraan Alumni 212 dan GNPF menginisiasi unjuk rasa yang dihadiri ribuan orang. Unjuk rasa tersebut telah digelar 2 kali, yakni pada 26 Oktober 2018 dan 02 November 2018. Namun saying aksi tersebut ternyata digoreng sampai ke isu nasional dan berujung pada demo aksi bela tauhid yang diwarnai dengan yel ganti presiden.

Ada Ideologi di balik bendera
Tidak lama setelah tokoh 212 dan aksi bela agama menginstruksikan kepada umat islam untuk memasang bendera tauhid di depan rumah masing-masing karena merasa dinista oleh aksi pembakaran bendera, pemimpin FPI Rizieq Shihab diperiksa dan sempat ditahan oleh aparat keamanan Saudi karena diduga memasang bendera dengan bendera isis(ada logo tauhid) yang menurut Dubes RI untuk Saudi Agus Maftuh karena diketahui adanya pemasangan bendera hitam yang mengarah pada cirri-ciri ekstrimis. Lebih jauh Agus mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi sangat melarang keras segala bentuk jargon, label, atribut dan lambing apapun yang berbau terorisme seperti isis, Alqaeda, Al-Jamaahal-Islamiyyah dan segala kegiatan yang berbau terorisme dan ekstrimisme.
Rumadi Ahmad, pengamat politik Islam dari UIN Syarif Hidayatullah, mengatakan bahwa penangkapan Rizieq oleh aparat keamanan Arab Saudi menegaskan bahwa protes bela tauhid keliru. Penangkapan itu, menurut Rumadi, berarti bahwa bendera bertuliskan kalimat tauhid itu tak sekedar bermakna kalimat tauhid tapi merupakan symbol yang mewakili ideologi tertentu.
Bahkan bendera Saudi sendiri kan tulisannya sama, warnanya saja yang beda. Tapi kenapa Saudi mempersoalkan bendera model HTI seperti itu? karena Saudi tahu bahwa dibalik bendera itu meskipun sama laa ilaaha illallah, tetapi di balik symbol itu ada ideology yang berbeda dan bahkan menjadi musuh pemerintah Saudi.

Setiap Negara punya nasionalisme ideologi untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara
Dalam hemat saya bukan hanya Arab Saudi yang memprioritaskan stabilitas nasional dengan bertindak spontan pro aktif menghadapi isu seperti itu, saya rasa semua Negara pasti punya system ketahanan Negara dan ingin kestabilan nasional, dalam negeri, termasuk baru-baru ini RRC bersikap tegas terhadap suku uigur yang ternyata telah disusupi militant dengan paham ekstrem trans nasional, mereka harus bertindak cepat kalau perlu represif menghadapi ancaman yang merongrong keutuhan Negara. Mungkin Cuma Indonesia yang pemerintahnya baik hati dalam artian sangat toleran terhadap letupan-letupan berbau politis sara. Bagaimana tidak pemerintah tidak berlaku spontan represif terhadap gerakan yang menurut saya membahayakan Negara. Mereka hanya menggunaka pendekatan persuasif defensif.

Aksi bela agama 212(demo ahok ),demo pembakararan bendera, hingga, demo uyghur bernuansa politis (jargon ganti presiden)
Kalau kita teliti segala macam aksi berlabel agama baik itu aksi bela agama 212, aksi bela tauhid, demo pembakaran bendera tauhid hingga demo Uyghur di kedutaan Cina semuanya bernuansa politis. Kenapa demikian? Mengutip perkataan Prof Mahfud MD, karena agama Cuma dijadikan alat oleh elit untuk meraih dukungan. Ini merupakan bukti ketika satu calon tidak punya prestasi untuk dijadikan komoditas politik maka elit menggunakan isu sara untuk meraih dukungan, dan menurut saya ini sangat berbahaya, karena kalangan awam yang minim literasi mudah sekali tersulut emosi untuk diajak turun ke jalan. Adapun ini bisa mengarah kepada merongrong kedaulatan Negara.

Kembali Kepada Pancasila
Setelah semua kejadian, peristiwa apapun itu yang terjadi pada skala nasioal yang dapat berujung pada konflik horizontal, maka kita harus kembali pada nilai-nilai pancasila sebagai acuan berperilaku. Demi terjaganya keutuhan NKRI dan kerukunan sesame anak bangsa maka para elit harus rujuk rekonsiliasi nasional. Hilangkan kecurigaan antar anak bangsa, hilangkan semua bentuk fitnah dan hoaks, hentikan mengunakan simbol-simbol agama sebagai modal politik karena tidak sesuai dengan nilai falsafah pancasila yang merupakan pedoman kita berperilaku bahkan dapat melahirkan sikap intoleran dan anti-nkri di kemudian hari menjadi bibit perpecahan,
Pancasila sila ke-3 mengajarkan kita untuk bersatu bukan untuk berpecah dan berselisih hanya karena beda pilihan, padahal kita semua satu bersaudara. Persaudaraan sesame manusia, sesame anak bangsa, dan sesama muslim khususnya. Mencari titik temu dan tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi juga merupakan cerminan sila ke-3 pancasila. Untuk menghindari perpecahan juga bisa dengan menguatkan budaya literasi, tidak asal telan informasi yang diterima, cenderung tabayun dan tidak terprovokasi juga merupakan cerminan sila ke-4 pancasila.

Makalah ini ditulis oleh Pengurus Pergunu Kota Depok Ust. Alwi Sahlan, dia kini sedang menempuh studi di Sekolah Pascasarjana Areahmaniyah Kota Depok.