Menabur Benih intelektualisme melalui PERGUNU

Bandung – Kembali akrab dan berkiprah di NU saat ini seperti takdir buat saya. Mengapa? Karena meski secara kultur saya dibesarkan dalam lingkungan ayah yang NU (dengan ciri kami punya kultur tahlilan) tapi secara organisasi strukrural saya sangat buta tentang NU.

Lalu ketika aktif di organisasi mahasiswa yang juga sangat lekat dengan NU yaitu PMII ketika kuliah S1pun menjadi jalan kisah lain buat saya karena melalui network nya saya bisa kuliah di Australia, gratis, hal yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya.

Hingga kemarin kumpul dan kopdar dengan sahabat sahabat pergunu melalui jurnal pergunu akhirnya mungkin ini sudah jalan saya kembali di panji NU untuk berkhidmat mengamalkan ilmu di bawah pergunu.

Bagi sebagian besar generasi saya, pergunu mungkin dianggap organisasi di bawah NU yang baru, padahal sesungguhnya justru peran pergunu itu semasa dengan peran NU.

Sejarah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) sangat heroik. Diawali dari terhentinya penerbitan majalah di lingkungan NU tahun 1970 yaitu majalah Dunia Pendidikan. Majalah tersebut berhenti karena lembaga yang mengeluarkannya pun pada waktu itu, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama tak bisa berkiprah lagi. Nahdlatul Ulama saat itu sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Majalah Dunia Pendidikan edisi perdana mulai 17 April 1969. Penerbitan majalah ini dianggap sebagai momentum “kedewasaan” Pergunu memasuki usia 17 tahun (berdiri Mei 1952). Memang singkat majalah itu. Namun sedikit banyak, majalah itu mengandung torehan sejarah masa kejayaan partai NU . Sebagai “badan otonom”, Pergunu telah mampu meneruskan kiprah NU dalam dunia media cetak. Sejarah Pergunu Menurut Ensiklopedia NU, Pergunu adalah badan otonom NU yang menghimpun dan menaungi para guru, dosen, dan ustadz. Secara organisasi, Pergunu dibentuk dari hasil Konferensi Lembaga Pendidikan Ma’arif NU pada tahun 1952. Konferensi merekomendasikan untuk membentuk organisasi guru NU. Selanjutnya, Ma’arif NU Surabaya yang diberi mandat untuk membentuknya berhasil mendirikan PC Pergunu Surabaya pada 1 Mei 1958. Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pimpinan Pusat Persatuan Guru NU berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959 dengan Ketua Umum Bashori Alwi. Kongres pertamanya diadakan pada 17-20 Oktober 1959 yang diikuti 27 cabang dan Bashori Alwi kembali terpilih sebagai ketua umum. Kongres kedua diselenggarakan pada 1966 dengan memilih Mardji’in Syam sebagai ketua umum, sekaligus terjadi perpindahan kantor pusat dari Surabaya ke Jakarta. Pada 1968, Pergunu di Jawa Timur berhasil memperjuangkan 20.000 anggotanya menjadi guru negeri di Departemen Agama. Namun, organisasi ini surut setelah Pemerintah Orde Baru menyatukan berbagai organisasi profesi guru menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Paska reformasi, pada 30-31 Maret 2002 Musyawarah Guru Pergunu di Pesantren Amanatul Ummah, Surabaya menghasilkan kepengurusan Pergunu Wilayah Jawa Timur dan penetapan AD/ART, rekomendasi kepada PBNU, serta pembentukan tim formatur untuk membentuk Pengurus Pusat Pergunu. Setelah melakukan pembentukan cabang-cabang, terutama di Jawa Timur, pada 15 Juli 2003 diselenggarakan pertemuan pembentukan PP Pergunu yang menghasilkan tiga orang pengurus inti harian Pergunu Pusat, yaitu: Drs. K.H. Asep Saifuddin Chalim (Ketua Umum), H Kusnan A. (Sekretaris Jenderal), dan Drs. H. Choiruddin Ch. (Bendahara Umum). Mereka ditugasi menyempurnakan susunan PP Pergunu. Dalam Muktamar NU ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Solo (2004), PP Pergunu berjuang menjadikan Pergunu sebagai salah satu Badan Otonom NU. Tetapi, upaya ini belum berhasil. Baru pada Muktamar Makassar (2010), Pergunu ditetapkan menjadi salah satu Badan Otonom NU. Pada awal berdirinya Pergunu merupakan alat Partai NU. Kini Pergunu mengusung paradigma baru, yaitu profesionalitas dan independensi, tidak berafiliasi dengan partai politik apa pun, dan sejalan dengan Khittah 1926 yang mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan. Pergunu kini ikut membangun generasi muda NU melalui jalur pendidikan.

Melalui pergunu para pendidik baik itu guru maupun dosen semoga bisa dapat terus berkiprah dan menjadikan media organisasi ini tidak hanya media silaturahim tetapi juga untuk kontestasi keilmuan. Jika pergunu dihapus dan diganti dengan pgri karena situasi politis, eksistensinya dan kekritisannya pun akan menjadi hadiah besar untuk NU di era sekarang. Wadah jurnal Pergunu akan menjadi ruang yg strategis untuk membaca intektualisme pergunu di kancah nasional maupun internasional. Semoga.

Daan Dini Khairunida (Pengurus Harian Jurnal PERGUNU)