KONSEPSI BHINNEKA TUNGGAL IKA-NKRI-OTONOMI DAERAH

Ilustrasi Keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia

Ditulis oleh Ust. Alwi Sahlan, S. Sos, M.Pd

Bhinneka Tunggal Ika: Sejarah, Tujuan, Prinsip, Fungsi
Konsep Dasar Bhinneka Tunggal Ika-Pluralistik bukan Pluralisme
Konsep dasar Bhinneka Tunggal Ika apabila direnungkan secara mendalam maka di dalamnya terdapat acuan bagi bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara.
Dalam rangka memahami konsep dasar dimaksud ada baiknya kita renungkan lambang negara yang tidak terpisahkan dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perlu kita mengadakan refleksi terhadap lambang negara tersebut.
Bhinneka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Pluralistik bukan pluralisme, suatu faham yang membiarkan keanekaragaman seperti apa adanya. Membiarkan setiap entitas yang menunjukkan ke-berbedaan tanpa peduli adanya common denominator pada keaneka-ragaman tersebut. Dengan faham pluralisme tidak perlu adanya konsep yang mensubstitusi keanekaragaman. Demikian pula halnya dengan faham multikulturalisme. Masyarakat yang menganut faham pluralisme dan multikulturalisme, ibarat onggokan material bangunan yang dibiarkan teronggok sendiri-sendiri, sehingga tidak akan membentuk suatu bangunan yang namanya rumah.
Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti banyak, adalah suatu faham yang mengakui bahwa terdapat berbagai faham atau entitas yang tidak tergantung yang satu dari yang lain. Masing-masing faham atau entitas berdiri sendiri tidak terikat satu sama lain, sehingga tidak perlu adanya substansi pengganti yang mensubstitusi faham-faham atau berbagai entitas tersebut. Salah satu contoh di Indonesia terdapat ratusan suku bangsa. Menurut faham pluralisme setiap suku bangsa dibiarkan berdiri sendiri lepas yang satu dari yang lain, tidak perlu adanya substansi lain, yang namanya bangsa, yang mereduksi eksistensi suku-suku bangsa tersebut.
https://nusantaranews.co/konsep-dasar-bhinneka-tunggal-ika/ Selasa, 15-10-2019, pkl.21.26
Bhineka Tunggal Ika
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berada di bumi belahan baggian timur di Benua Asia tepatnya Asia bagian tenggara. Indonesia diapit oleh dua samudera yaitu samudera pasifik dan samudera hindia dengan iklim teropis serta letak astronomis 6o lintang utara 11o lintang selatan dan 95o bujur timur 141o bujur timur. Indonesia juga dilewati oleh dua pegunungan muda dunia yakni disebelah barat dengan Mediterania serta sebelah timur dengan Pegunungan Sirkum Pasifik. Mempunyai tiga zona waktu yang berbeda yaitu aktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT). Serta tercatat sebagai Negara kepulauan terbesar yang ada di dunia dengan total luas wilayahnya sebesar 1.904.569 KM2.
Selain itu, Indonesia juga memiliki identitas resmi sebagai suatu negara, diantaranya :
Indonesia Raya sebagai Lagu kebangsaan.
Bendera Merah Putih sebagai Bendera Kebangsaan.
Burung Garuda sebagai simbol Kebangsaan.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Kebangsaan.

Sejarah Bhinneka Tunggal Ika
Pembentuk Jati Diri Bangsa
Sumpah Pemuda
Fungsi Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

  1. Common Denominator
  2. Tidak Bersifat Sektarian dan Enklusif
  3. Tidak Bersifat Formalistis
  4. Bersifat Konvergen
    Implementasi Bhinneka Tunggal Ika
  5. Perilaku Inklusif
  6. Mengakomodasi Sifat Prulalistik
  7. Tidak Mencari Menangnya Sendiri
  8. Musyawarah untuk Mufakat
  9. Dilandasi Rasa Kasih Sayang dan Rela Berkorban

Sejarah Bhineka Tunggal Ika
Pada mulanya semboyan dari negara Indonesia sangatlah panjang yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Dan kemudian istilah Bhinneka Tunggal Ika dikenal pertama kalinya pada zaman Majapahit di era kepemimpinan Wisnuwardhana. Perumusan dari semboyan Bhineka Tunggl Ika dilakukan oleh Mpu Tantular di dalam kitab Sutasoma.
Pada dasarnya, semboyan tersebut merupakan pernyataan kreatif dalam usaha untuk mengatasi keanekaragaman kepercayaan dan juga keagamaan. Hal itu juga dilakukan karena sehubungan dengan usaha bina Negara kerajaan Majapahit pada waktu itu.
Semboyan Bhineka Tunggl Ika, memberikan nilai yang inspiratif di dalam sistem pemerintahan Indonesia pada masa kemerdekaan. Semboyan tersebut juga mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di dalam NKRI.
Di dalam kita Sutasoma sendiri, Bhineka Tunggl Ika lebih ditekankan untuk perbedaan dalam hal kepercayaan serta keaneragaman agama yang ada di kalangan rakyat Majapahit.
Namun sebagai semboyan NKRI, konsep yang ada di dalam Bhineka Tunggl Ika tak hanya menyangkut perbedaan agama dan kepercayaan yang menjadi fokus utama.
Namun dijadikan semboyan dalam artian yang lebih luas yaitu seperti perbedaan suku, bangsa, budaya (adat-istiadat), beda pulau, dan tentunya agama dan juga kepercayaan untuk menuju persatuan dan kesatuan Negara.
Berbicara tentang lambang dari negara Indonesia, Lambang yang tergambar Garuda Pancasila lengkap dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada cakarnya ditetapkan secara resmi menjadi salah satu bagian NKRI. Yaitu melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 1951 pada 17 Oktober 1951 serta telah diundang undangkan di tanggal 28 Oktober 1951 sebagai Lambang Negara. Usaha yang dilakukan pada masa Majapahit dan pemerintahan Indonesia dilandaskan kepada kepentingan dan pandangan yang sama, yakni pandangan yang mengenai semangat rasa persatuan, kesatuan, dan kebersamaan sebagai modal dasar untuk menegakkan Negara.
Sedangkan, semboyan yang berbunyi Tan Hana Darma Mangrwa dipakai sebagai motto lambang Lembaga Pertahanan Nasional yang berarti tidak ada kebenaran yang bermuka dua.
Namun, selang beberapa waktu, semboyan itu dibuat menjadi ringkas yaitu bertahan karena benar. Arti dari tidak ada kebenaran yang bermuka dua sebetulnya mempunyai arti supaya manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu.
Dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa merupakan ungkapan yang berarti kebenaran aneka pada unsur kepercayaan di Majapahit.
Sehubungan dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, hal tersebut merupakan cikal bakal yang dilakukan oleh Singasari pada masa Wisnuwardhana sang dhinarmeng ring Jajaghu (Candi Jago) yang kemudian semboyan tersebut disempurnakan pada masa Kerajaan Majapahit dengan Candi Jago. Oleh sebab itu, kedua semboyan itu dikenal sebagai hasil dari perdaban masa Kerajaan Majapahit. Serta dari segi kepercayaan dan agama, rakyat Majapahit adalah rakyat yang majemuk.
Selain adanya aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, gejala sinkretisme juga muncul dan kelihatan sangat menonjol diantara Siwa dan Budha dan juga pemujaan terhadap para roh leluhur.
Namun kepercayaan dari pribumi masih tetap bertahan, bahkan kepercayaan mereka mempunyai peranan tertinggi serta menjadi kalangan mayoritasdi kehidpan masyarakat.
Di masa itu, rakyat Majapahit terbagi atas beberapa golongan. Yang pertama merupakan golongan orang islam yang datang dari abrat dan kemudian menetap di Majapahit.
Kedua merupakan golongan orang China yang mayoritasnya berasal dari Canton, Chang-chou, dan Fukien yang juga tinggal di daerah Majapahit. Namun kemudian, banyak dari golongan tersebut masuk dalam agama islam dan ikut menyebarkan agama islam tersebut.
Pembentuk Jati Diri Bangsa
tujuan bhineka tunggal ika
Sejak NKRI merdeka, para tokoh pendiri bangsa mencantuman kata Bhinneka Tunggal Ika untuk dijadikan sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila.
Seperti yang telah kita ketahui, kalimat tersebut diambil dari falsafah Nusantara sejak zaman Kerajaan Majapahit yang juga telah digunakan sebagai motto pemersatu Nusantara, yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada dalam kitab Sutasoma karya dari Mpu Tantular
yang tercatat dalam kitab tersebut seperti yang di bawah ini :
“Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa,
bhinnêki rakwa ring apan kěna parwanosěn,
mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
bhinnêka tunggal ika tan hana dharmma mangrwa (Pupuh 139: 5).”
Terjemahan:
“Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua. (Bhinneka Tunggal ika tan Hana Dharma Mangrwa).”
Frasa tersebut berasal dari bahasa Jawa Kuna yang telah diterjemahkan dengan kalimat yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dari situlah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika menjadi jati diri bangsa Indonesia.
Hal itu berarti, pada zaman dahulu hingga sekarang, kesadaran tentang hidup bersama dalam keberagaman sudah tumbuh dan menjadi jiwa serta semangat bangsa di nusantara. Munandar (2004:24) di dalam Tjahjopurnomo S.J. menyebutkan bahwa secara harfiah sumpah palapa isinya mengandung arti mengenai upaya untuk mempersatukan nusantara.
Sehingga, hingga kini sumpah palapa menjadi acuan karena tak hanya berkenaan dengan jati diri seseorang, melainkan dengan kejayaan eksistensi suatu kerajaan. Oleh sebab itu, sumpah palapa menjadi aspek penting di dalam pembentukan Jati Diri Bangsa Indonesia.
Menurut tanggapan dari Pradipta (2009), sumpah palapa dianggap penting karena di dalamnya terdapat kalimat yang berbunyi lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa yang berarti kalau telah menguasai Nusantara, saya melepaskan puasa/tirakatnya. Naskah nusantara tersebut yang mendukung cita-cita merupakan Serat Pararaton. Kitab tersebut memiliki peran yang sagat selaras, sebab di dalamnya terdapat isi dari teks Sumpah Palapa. Sebetulnya di dalam kitab Pararaton tidak terdapat kata sumpah, hanya saja para ahli Jawa Kuno secara tradisional dan konvensional menyebutnya sebagai Sumpah Palapa.
selengkapnya mengenai bunyi teks Sumpah Palapa menurut Pararaton edisi Brandes (1897 : 36), sebagai berikut :
“Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa,
sira Gajah Mada: Lamun huwus kalah nusantara isun amukti
palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring
Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang,
Tumasik, samana isun amukti palapa.
Terjemahan:
Beliau Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa (nya). Beliau Gajah Mada: Jika telah mengalahkan nusantara, saya (baru) melepaskan puasa, jika (berhasil) mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru) melepaskan puasa (saya)”
Selanjutnya di iringi dengan adanya Sumpah Pemuda yang juga memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan pembentukan Jati Diri negara Indonesia.
Pada tahun 2004 Tjahjopurnomo menyebutkan bahwa Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 secara historis adalah rangkaian kesinambungan dari Sumpah Palapa, karena pada intinya hal tersebut menyangkut dengan persatuan.
Serta, hal tersebut juga disadari oleh para pemuda yang berikrar pada saat itu, adanya kata sejarah dalam putusan isi Kongres Pemuda Kedua, Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang maha penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Setelah sumpah palapa, pemuda Indonesia pada waktu itu tidak memperhatikan latar budaya dan sukunya, sebab mereka berkemauan dan dengan kesungguhan hati merasa mempunyai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu tentu menggambarkan kearifan dari para pemuda pada waktu itu.
Dengan dikumandangkannya sumpah pemuda, maka nusantara sudah tak ada lagi ide untuk kesukuan, kepulauan, propinsialisme atau ide federaslisme.
Sumpah Pemuda merupkan ide kebangsaan Indonesia yang bulat dan bersatu, serta telah mengantarkan rakyatnya ke alam kemerdekaan.
Pada saat kemerdekaan di proklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kebutuhan akan persatuan dan kesatuan bangsa tampil mengmuka dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar NKRI. Sejak saat itulah, ekstensi dari sumpah palapa dirasa memiliki peran yang kuat untuk menjaga kesinambungan sejarah bangsa Indonesia yang utuh dan menyeluruh.
Sendanyai sumpah tersebut tidak ada, maka Indonesia dengan ribuan sukunya akan terkoyak dan dapat memisahkan diri dengan pemahaman federalisme dan otonomi daerah yang berlebihan. Gagasan dari kata memisahkan diri sebetulnya gagasan dari orang yang tak tahu diri serta tak memahami bagaimana perjuangan para pahlawan untuk melawan para penjajah.
Bahkan mereka tak tahu tentang pelajaran jantraning alam (putaran zaman) Indonesia yang mana kesadaran baru akan tingkat kecerdasan, keintelektualan, serta kemajuan bangsa ini dibangun dengan pilar yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang telah mengantarkan rakyat Indonesia sampai hari ini menjadi sebuah bangsa yang terus berkembang, meskipun berbeda-beda (suku bangsa) tetapi tetap satu (bangsa Indonesia).
Serta dikuatkan dengan adanya Sumpah Palapa yang diikuti oleh Sumpah Pemuda yang telah mengikrarkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta proklamasi kemerdekaan dalam persatuan dan kesatuan negara Indonesia yang utuh dan juga menyeluruh.
Hal itu tak lepas dari pembentukan jati diri daerah sebagai dasar pembentuk jati diri bangsa.

Sumpah Pemuda
makalah bhineka tunggal ika :
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Fungsi Bhinneka Tunggal Ika
bhineka tunggal ika dari kitab
Bangsa Indonesia memang telah hidup dalam berbagai keragaman di dalamnya, namun perseturuan mengenai keberagaman antar rakyat tak pernah terjadi. Hal itu tentu saja tak luput dari jasa para pahlawan yang telah membawa bangsa Indonesia hingga seperti yang sekarang.
Sejarah mencatat bahwasanya seluruh anak bangsa yang tergabung dalam paduan berbagai macam suku turut serta memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil perannya masing-masing. Hal ini tentunya saja disadari oleh para pahlawawan tentang kemajemukan yang ada di dalam negeri.
Realitas hidup di dalam keberagaman memang tak bisa dihindarkan.
Ke-bhinneka-an merupkan sebuah hakikat realitas yang telah ada dalam bangsa Indonesia, sedangkan ke-Tunggal-Ika-an merupakan sebuah cita-cita kebangsaan. Semboyan inilah yang terus menjadi jembatan emas penghubung menuju pembentukan jati diri Negara berdaulat serta menunjukkan kebesarannya di mata dunia.
Konsep dari Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian dijadikan semboyan dasar NKRI.
Oleh karenanya, semboyan tersebut layak untuk dijadikan sebagai landasan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan di dalam diri bangsa Indonesia.
Sebagai generasi penerus bangsa yang telah menikmati kemerdekaan negara dengan mudah, harusnya mampu bersungguh-sungguh untuk menerapkan konsep semboyan negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Hidup dalam lingkungan yang menghargai satu sama lain tanpa memikirkan percampuran suku bangsa, ras, agama, bahasa, serta keaneka ragaman lainnya.
Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
bhineka tunggal ika berasal dari kitab apa dan siapa pengarangnya

  1. Common Denominator
    Di dalam negara Indonesia, kita telah mengetahui bahwa ada 5 macam agama di dalamnya, namun hal tersebut sampai saat ini tak lantas menjadi celaan agama satu dengan lainnya. Karena sesuasi dengan prinsip semboyan yang pertama, perbedaan di dalam agama tersebut harus kita cari common denominatornya atau dengan kata lain mencari persamaan di dalam perbedaan tersebut.
    Sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup dalam keanekaragaman dan juga kedamaian dengan terdapatnya kesamaan di dalam perbedaan tersebut. Begitu juga pada aspek yang lain, sehingga segala macam perbedaan tersebut tetap bersatu di dalam bingkai NKRI.
  2. Tidak Bersifat Sektarian dan Enklusif
    Maksud dari prinsip yang kedua yakni bahwasannya seluruh warga negara Indonesia tidak dibenarkan menganggap dirinya atau kelompoknya merupakan orang yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui. Pandangan sectarian dan enklusif harus dihapuskan dari bangsa ini karena akan menimbulkan banyak konfik yang disebabkan kecemburuan, kecurigaan, sikap yang berlebihan serta egois dan tidak mau memperhitungkan keberadaan kelompok atau pribadi lain.
    Dengan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki sifat inklusif yang berarti kebersamaan, jadi semua kelompok yang ada harus saling memupuk rasa persaudaraan dan tetapi haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Serta kelompok mayoritas tidak diperkenankan untuk memaksakan kehendaknya kepada kelompok lainnya.
  3. Tidak Bersifat Formalistis
    Dalam artian, semboyan negara kita tidak hanya menunjukan sikap yang kaku dan semu, tetapi justru menonjolkan sifat yang menyeluruh atau universal. Dilandasi dengan rasa kasih-sayang, hormat, percaya, serta rukun antar sesama. Sebab, dengan cara tersebutlah keanekaragaman bisa disatukan dalam bingkai ke-Indonesiaan yang damai.
  4. Bersifat Konvergen
    Bersifat konvergen yang berarti bila negara telah dilanda masalah mengenai keragaman bukan untuk dibesar-besarkan, melainkan dicari titik temu yang dapat membuat segala macam kepentingan menjadi satu. Hal tersebut dapat dicapai jika terdapat sikap toleran, saling percaya, rukun, non sectarian, serta inklusif.
    Implementasi Bhinneka Tunggal Ika
    prinsip bhineka tunggal ika
    Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dapat dicapai, jika masyarakat Indonesia telah memahami prinsip Bhinneka Tunggal Ika di atas, untuk lebih jelasnya, simak keterangan dibawah ini :
  5. Perilaku Inklusif
    Seseorang harus dapat menganggap bahawa dirinya masuk kedalam suatu populasi yang luas, sehingga sifat sombong atau melihat dirinya melebihi dari yang lain tidak muncul. Berlaku juga di suatu kelompok. Kepentingan bersama harus selalu diutamakan daripada hanya untuk keuntungan kepentingan pribadi atau kelompoknya dibanding kelompok lainnya.
    Dengan tercapainya mufakat, semua elemen di dalamnya akan merasa puas dan senang. Karena setiap kelompok yang berbeda mempunyai perannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  6. Mengakomodasi Sifat Prulalistik
    Dilihat dari keberadaan keragaman yang ada di dalamnya, Indonesia merupakan bangsa dengan tinglat prulalistik terbesar yang ada di dunia. Hal ini lah yang menjadikan negara Indonesia disegani oleh bangsa lain yang ada di dunia, namun jika hal ini tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin akan ada disintegrasi di dalam bangsa.
    Suku bangsa, bahasa, adat, agama, ras serta budaya di Indonesia jumlahnya sangatlah banyak.
    Sikap toleran, kasih sayang, saling menghormati, menjadi kebutuhan wajib untuk segenap rakyat Indonesia agar terciptanya masyarakat yang tenteram dan damai. Pelajari juga mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara setelah mempelajari bab ini agar ilmu yang didapat semakin lengkap!
  7. Tidak Mencari Menangnya Sendiri
    Perbedaan pendapat memang hal yang lumrah kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang dimana menuntut rakyatnya untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh karenanya, sikap saling hormat antar sesama merupakan hal yang sangat penting. Dari sifat Bhinneka Tunggal Ika yang konvergen haruslah benar-benar nyata ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta jauhkan sifat divergen untuk kepentingan bersama.
  8. Musyawarah untuk Mufakat
    Pentingnya mencapai mufakat dalam musyawarah memang mejadi kunci kerukunan hidup di negara Indonesia. Segala perbedaan dicari solusi tengahnya untukmencari inti kesamaan sehingga segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan.
  9. Dilandasi Rasa Kasih Sayang dan Rela Berkorban
    Sesuai dengan pedoman yang menyebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya, rasa rela berkorban haruslah ada dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari.
    Rasa itulah yang akan terbentuk dengan dilandasinya rasa salin kasih mangasihi, dan juga sayang menyayangi. Menjauhi rasa benci sebab hanya akan memicu konflik di dalam kehidupan bermasyarakat.
    https://www.yuksinau.id/bhinneka-tunggal-ika-sejarah-tujuan-prinsip-fungsi/er/ Selasa, 15-10-2019, pkl.2147

NKRI MANIFESTASI SEMBOYAN BHINEKA TUNGGAL IKA
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari Bangsa Indonesia yang terlahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda yang bertujuan untuk mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Rakyat Indonesia sebagai komitmen kebangsaan. Sumpah Pemuda (Kongres Pemuda II) dipelopori oleh Jong-jong (pemuda-pemuda) yang berasal dari pulau dan kepulauan yang ada di Indonesia. Dengan ruang hidup, warna kulit, dan bahasa yang berbeda mereka berikrar bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.
Komitmen kebangsaan berpengaruh kuat terhadap perjuangan merebut kemerdekaan bangsa. Hal tersebut dibuktikan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Dasar Indonesia Merdeka pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga, pada tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dapat dinyatakan kepada seluruh dunia. Satu hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, UUD 45 ditetapkan sebagai Konstitusi yang mengindikasikan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila terbentuk.
Perjalanan sejarah memberikan gambaran yang sangat jelas, bahwa NKRI adalah manifestasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.
Dengan demikian berdasarkan fakta sejarah, Pancasila adalah Batuan Segar, dasar Fondamen NKRI dibangun, bukan Pilar; UUD 45 adalah Aturan dasar (lantai) menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan Pilar; NKRI adalah Bangunan Negara Kebangsaan (Nation-State), bukan Pilar; dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Semboyang hidup masyarakat Indonesia yang beranekaragam suku, budaya, agama, dan ras, dengan satu tujuan yaitu mengangkat harkat dan martabat Rakyat Indonesia, bukan Pilar.
https://www.kompasiana.com/ahmadarif/nkri-adalah-manifestasi-dari-semboyan-bhineka-tunggal-ika_552dfd3a6ea834be118b45c3/ Selasa, 15-10-2019, pkl.21.49

BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Indonesia adalah Negara dengan masyarakat majemuk yang sejak dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dalam Landasan Ideologi Pancasila dimana memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras dan golongan namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan Landasan Idiil bangsa Indonesia, falsafat dan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya harus menjadi landasan pijak dalam kehidupan bernegara tanpa tendensi ataupun pemahaman dan pemikiran sempit yang mengarahkan kita pada ego suku dan agama yang berimbas pada disintegrasi bangsa. Selain itu Indonesia juga merupakan Negara hukum, dimana hukum menjadi panglima setiap gerak langkah kita dalam Negara ini. Dan Negara merupakan penjamin hak agar masyarakat merasa terlindungi untuk melaksanakan haknya dalam bingkai kemajemukan atau pluralisme. Pluralisme sendiri ada sejak Negara ini belum disebut Indonesia, dan atas perjuangan bangsa Indonesia kemerdekaan yang di capai oleh bangsa ini, diletakan dasar oleh founding fathers kita dengan melandaskan pada Pancasila, dimana mereka sadar bahwa pluralisme telah ada dan menjadi bagian dari bangsa dan dengan adanya pluralisme ini ada kesadaran untuk menjadi satu.
Pluralisme sendiri memiliki beberapa perspektif: sosial, budaya maupun politik. Dalam perspektif sosial, pluralisme menangkal dominasi dan hegemoni kelompok atau aliran keagamaan, serta menegasikan pemusatan kekuatan sosial pada satu kelompok atau aliran. Sedangkan perspektif pluralisme budaya mencegah hilangnya satu aliran karena dilenyapkan oleh aliran keagamaan arus utama yang hegemonis, dan di sisi lain menangkal arogansi aliran keagamaan arus utama yang seringkali tergoda atau secara historis-empiris melakukan pelecehan dan penindasan aliran atau agama lain. Sementara pluralisme politik dapat menjadi dasar bagi jaminan kebebasan untuk berkeyakinan dan berekspresi tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan, karena adanya lembaga pengelola konflik kepentingan antaraliran keagamaan.(Eli Susanti :2011).
Dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia, agama lokal atau kepercayaan asli masyarakat setempat, budaya dan masyarakat adat yang telah berakar sejak ribuan tahun yang lalu berkali-kali mengalami ancaman terkait dengan eksistensi kebendaannya baik dalam pelaksanaan ritual budayanya maupun dalam hal perampasan hak-hak ulayatnya, serta menganut keyakinannya. Sehingga permasalahannya adalah Bagaimana Implementasi Bhineka Tunggal Ika dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang dikaji maka penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian yang bersifat Normatif, yakni suatu penelitian yang terutama mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum (Philipus M. Hadjon : 1997 : 20). Selain itu penelitian hukum normative ini, juga digunakan untuk mengindentifikasikan konsep atau gagasan dan asas-asas hukum dalam menelaah dan mengkaji secara mendalam mengenai prinsip keadilan dalam penguasaan dan pengeloaan pesisir dan laut masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan Negara hukum Indonesia. Agar dapat memperoleh kebenaran ilmiah yang di harapkan, maka dalam penelitian ini dipergunakan beberapa pendekatan, yaitu conceptual approach (pendekatan konseptual) dan statute approach (pendekatan perundang-undangan) dan Historical Approach (pendekatan historis).
Pendekatan konseptual terkait dengan konsep atau pengertian hukum. Pendekatan perundang-undangan adalah kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pokok masalah penelitian.
a. Pluralisme Budaya dan Agama di Indonesia
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terkenal dengan kemajemukannya terdiri dari berbagai suku bangsa dan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibungkus semangat Bhineka Tunggal Ika. Dalam kemajemukan tersebut dikaitkan dengan modernisasi dan kemajuan jaman, maka menimbulkan dua sisi mata uang yang berbeda dalam hal mengikuti alur modernisasi dan kemajuan jaman. Disatu sisi terjadi perubahan sosial yang oleh sebagian masyarakat di Indonesia dapat dimanfaatkan sehingga membawa kemajuan dan disisi lain menimbulkan ketertinggalan dan keterpencilan pada kelompok masyarakat lain yang disebabkan oleh faktor keterikatan kultur/adat, agama maupun lokasi, mereka inilah yang di sebut masyarakat hukum adat, yang hidup terpencil, dengan budaya dan agama yang mereka anut. Namun akibat perkembangan, masyarakat adat menjadi tersingkir karena dianggap primitive dan tertinggal dan butuh sentuhan lain agar mereka menjadi tidak tertinggal. Padahal Negara kita adalah Negara hukum dimana konstitusi memberikan jaminan agar setiap warga masyarakat di lindungi berserta haknya. Pengakuan yang sama juga diberikan kepada masyarakat hukum adat dimana hak mereka juga di lindungi oleh konstitusi. Jadi kewajiban negaralah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan bagi Masyarakat Hukum Adat untuk tetap hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan, sepanjang hal tersebut merupakan adat-istiadat yang dipegang teguh.
Ancaman lain adalah adanya kecenderungan negara untuk tidak mengakui bahwa telah menghilangkan budaya-budaya atau aliran-aliran kepercayaan lokal, yang dapat dilihat dengan diakuinya 6 agama-agama yang notabene bukan berasal dari masyarakat Indonesia. Hal lain yang menjadi anacaman serius bagi keberadaan masyarakat adat adalah kepentingan global yang didorong oleh korporasi-korporasi raksasa melalui sebuah skenario liberalisasi untuk menguasai sumberdaya alam Indonesia yang mana sangat meminggirkan hak ulayat masyarakat adat yang notabene adalah adalah pemilik sah sumber daya alam tersebut jauh sebelum Indonesia dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 (http://bissu-anbti.blogspot.com/2008/08/komunitas-bissu-di-tengah-kemajemukan.html Selasa, 15-10-2019, pkl.22.19
Berbicara mengenai Masyarakat tidak akan terlepas dari Budaya yang dipengaruhi agama yang mereka anut atau juga sebaliknya agama yang mempengaruhi budaya yang mereka miliki. Sepanjang perjalanan sejarah peradaban kita Indonesia, kehidupan budaya berbanding terbalik kehidupan agama masyarakatnya. Misalnya saja kehidupan kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga budaya yang berkembangpun budaya Hindu, begitupun kehidupan kerajaan Islam di Indonesia.
b. Bhineka Tunggal Ika dan Pluralisme dalam Perspektif hukum dan Perundang-undangan Di Indonesia
Adanya kemajemukan sistem budaya telah diakui sebagaimana tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Kata Bhineka Tunggal Ika diadopsi sebagai salah satu upaya untuk memayungi keanekaragaman yang ada serta strategi untuk mempersatukan berbagai kelompok etnik yang ada dalam suatu ikatan yang berorientasi ke masa depan. Paham berbeda-beda namun tetap satu dalam kenyataannya hanya indah untuk didengar dan diucapkan, namun amat sulit untuk diwujudkan, sebab secara konseptual paham tersebut sudah membawa suatu kontradiksi. Idealnya ketunggal-ikaan tidak boleh mematikan kebhinekaan. (Budiman, 1999, 5-9 dalam Magdalia Alfian : 2010).
Yang menjadi persoalan adalah bagaiman konsep tersebut dapat diterjemahkan dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang nyata, terutama dalam pengejawantahan pengertian ketunggal-ikaan yang tidak mematikan kebhinekaan serta mencegah terjadinya satu unsur kebhinekaan yang mendominasi kehidupan bangsa dan negara.
Pada awal Indonesia merdeka melalui konstitusi (UUD 1945) dinyatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara terdiri dari kumpulan-kumpulan komunitas masyarakat hukum adat, seperti nagari, dusun, marga dan lain-lain. Ini berarti NKRI pada awal kemerdekaannya mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dengan konsep pengakuan murni. Tetapi pada perkembangannya konsep pengakuan murni berubah menjadi pengakuan bersyarat-berlapis yang tercermin dalam produk-produk hukum yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak serta wilayahnya yang bersifat tradisional, ini terlihat bahwa rasio pemikiran yang berkembang di Indonesia adalah kepentingan negara diatas segala-galanya. Dan yang menjadi titik krisis adalah UUD 1945 Hasil Amandemen Kedua, pada pasal 18B menganut konsep pengakuan berlapis-bersyarat, yang menurut saya adalah pengakuan setengah hati yang berakibat bahwa Masyarakat Hukum Adat telah kehilangan pelindung (protector) dalam norma dasar negara dan produk hukum yang salah menafsirkan konsep pengakuan dalam UUD 1945 sebelum Amandemen menjadi memiliki dasar pembenaran untuk terus berlaku, dan yang memprihatinkan adalah rasio berfikir bangsa indonesia yang menempatkan posisi Masyarakat Hukum Adat pada posisi yang di terpencilkan. Padahal kita ketahui bahwa kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah Orde Baru tersebut bertujuan untuk memberikan landasan juridis yang hanya bersifat formalitas bagi setiap tindakan sewenang-wenang pemerintah dengan jalan penyeragaman dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979. Hal ini mengakibatkan hilangnya struktur dan tatanan adat sehingga dengan mudah sumberdaya alam masyarakat adat eksploitasi hak-hak sosio-kultural Masyarakat Hukum Adat. Yang dilakukan pemerintah saat itu adalah dengan tujuan merampas hak-hak dan lahan Masyarakat Hukum Adat dengan dalih untuk kepentingan negara padahal didalamnya terdapat tendensi kepentingan ekonomi individual atau kelompok penguasa saat itu. Yang secara keseluruhan tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang merupakan pelecehan terhadap HAM Masyarakat Hukum Adat.
Seharusnya pada era reformasi dimana penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, Penyelenggaraan pembangunan tidak lagi harus dilakukan dengan mempergunakan pendekatan kebutuhan, namun harus mempergunakan pendekatan hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya negara ini adalah untuk mencapai Indonesia Merdeka, sehingga rakyatnya menjadi adil dan makmur. Namun sudah lebih dari 60 tahun negara ini merdeka justru rakyat tidak merasa merdeka dan bebas untuk menjalankan segala haknya meskipun kewajibannya di tuntut untuk dilaksanakan. Negara ini sudah melewati fase dimana kebutuhan akan sebuah bangunan pasar menjadi hal yang urgen atausekolah merupakan sebuah hal yang urgen, karena sudah banyak alternatif yang dibangun selama kurun waktu kemerdekaan. Namun yang penting disini adalah bagaimana masyarakat menjadi sejahtera bukan cuma sejahtera dalam bidang ekonomi di satu sisi namun sejahtera di semua sisi. Baik itu ekonomi, politik, bahkan keamanan. Yang diartikan sini juga bukan keamanan fisik saja tetapi juga kemanan bathin. Proses peneyeragaman adat budaya pada masa orde baru telah menyebabkan banyak persoalan sehingga hukum tidak lagi memberikan perlindungan lewat peraturan perundang-undangannya, namun sebaliknya melahirkan konflik. Banyak masyarakat adat yang tergusur akibat kebijakan pemerintah dengan dalih kepentingan negara. Bagi masyarakat adat yang merasa memiliki hak, dan mengangap tidak adil tentu akan bereaksi, sehingga menimbulkan konflik. Kasus kerusuhan di Papua, di Paperu Maluku merupakan sedikit dari bukti konflik akibat kebijakan pemerintah lewat peraturan perundang-undangannya. Belum lagi terhadap agama yang dianut oleh masyarakat adat tesebut. Agama Kaharingan di Kalimantan misalnya merasa terusik dengan kejadian yang menimpa masyarakat Ahmadiah yang dianggap sesat, akan sangat dilematis apabila hal ini juga menyebar luas bagi agama-agama suku lainnya yang ada di negara ini dengan justifikasi bahwa hanya 6 agama yang dianut oleh negara kita Indonesia. Padahal pasal 29 UUD 1945 jelas memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Itu berarti bahwa tidak ada seorangpun boleh merampas hak orang lain, atau menentukan bahwa apa yang diyakini orang lain adalah salah, karena yang berhak menilai itu adalah Tuhan sendiri.
Terlepas dari pemikiran tersebut pemerintah diharapkan tegas untuk menegakan hukum dengan tidak ada standar ganda dalam pelaksanaannya. Dan dalam membuat kebijakan berupa perundang-undangan pemerintah harus sudah mengintrodusir nilai-nilai HAM yang menjunjung tinggi pembebasan terhadap pluralisme, kekhasan dan keunikan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat atau pun masyarakat lain dengan budaya dan kekhasannya..
c. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar Filsafat Negara nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat serta nilai-nilai kausa materialis Pancasila. Dengan demikian anatara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila adalah Jati Diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan Negara maka oleh pembentuk Negara, Pancasila disahkan menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu bangsa dan Negara, Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasab-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila. Maka dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, secara objektif diangkat dari pandangan hidup yang sekaligus juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada dalam sejarah bangsa sendiri. Pandangan hidup dan filsafat hidup ini sendiri merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia yang menimbulkan tekad bagi dirinya untuk mewujudkannya dalam sikap tingkah laku dan perbuatannya. Pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuannya. Nilai-nilai Pancasila ini telah tercermin dalam khasanah adat istiadat, serta kehidupan keagamaannya. Ketika pendiri Negara Indonesia menyiapkan berdirinya Negara Indonesia merdeka, mereka sadar sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang fundamental, diatas dasar apakah negara Indonesia didirikan. Dengan jawaban yang mengandung makna hidup bagi bangsa Indonesia sendiri yang merupakan perwujudan dan pengejawantahan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dihayati kebenarannya oleh masyarakat sepanjang masa dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan bangsa sejak lahir.
Nilai-nilai ini sebagai buah hasil pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik. Mereka menciptakan tata nilai yang mendukung tata kehidupan social dan tata kehidupan kerohanian bangsa yang memberikan corak, watak dan cirri masyarakat dan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan masyarakat atau bangsa lain.
Bangsa Indonesia sejak dahulu kala merupakan bangsa religius dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan penciptanya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira Tahun 2000 SM zaman Neoliticum dan Megaliticum. Antara lain berupa Menhir yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang ditemukan di Pasemah pegunungan antara wilayah Palembang dan Jambi, di daerah Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Menhir adalah tiang batu yang didirikan sebagai ungpan manusia atas dhat yang tertinggi, hyang Tunggal artinya yang Maha Esa yaitu Tuhan. (Kaelan : 2002 : 46 48). Cita-cita kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara sebagai budaya bangsa, seperti pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan tanah air sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara : tanah tumpah darahyang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya antara bumi dan orang disekitarnya : Bhineka tunggal Ika yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan persatuan sekaligus, yang juga bersumber dari sejarah bangsa Indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional yaitu Sriwijaya dan Majapahit.
Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami ole ide-ide besar dunia, maka pendiri Negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang dimiliki, diyakini, dan di hayati kebenarannya oleh bangsa Indonesia menjadi Pancasila yang rumusannya tertuang dalam UUD 1945, sebagai ideologi Negara, pandangan hidup bangsa, Dasar Negara, dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
Sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam Pancasila tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani moral dan budaya masyarakat Indonesia sendiri, dan bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat. Oleh karena itu Pancasila merupakan ideologi terbuka, karena digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan tidak diciptakan oleh Negara. Dan Pancasila adalah milik seluruh rakyat Indonesia, karena masyarakat Indonesia menemukan kepribadiannya di dalam Pancasila itu sendiri sebagai ideologinya.
Jadi dalam pelaksanaan ketatanageraan kita Indonesia semua unsur harus melaksanakan dan melandaskan segala pergerakannya diatas Pancasila tanpa terkecuali. Toleransi atas umat beragama adalah amanat dari Pancasila. Kebebasan dalam berbudaya adalah amanat dari Pancasila. Karena kemajemukan dalam Bingaki Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda tetapi tetap satu. Dan itu harus di tegakan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sejarah perjalan Panjang Bangsa Indonesia sehingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sejarah yang mudah. Penuh Pengorbanan darah dan air mata. Kemerdekaan yang sekarang di raih oleh bangsa ini, haruslah berdasarkan landasan yang paling fundamental oleh Negara Ini. Penolakan terhadap pluralisme atau keberagaman bangsa dalam bentuk penindasan dan pelakuan sewenang-wenang terhadap adat dan budaya masyarakat adat serta agama dan kepercayaan warga Negara adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir oleh siapapun juga. Perlakuan Negara dengan berbagai perangkat hukumnya dengan tidak tegas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pun merupakan masalah. Untuk itu ditegakannya kembali Pancasila secara murni dan konsekwen seperti sejarah awal lahirnya Pancasila harus di tegakan. Agar Negara ini tidak seperti uni soviet ataupun sejarah Negara-negara Balkan.
https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/46-bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkai-negara-kesatuan-republik-indonesia Selasa, 15-10-2109, pkl.21.55
Otonomi Daerah Untuk Menciptakan Pemerintahan Daerah Demokratis
Otonomi daerah (otoda) adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Untuk itu, pemberian otonomi yang seluas-luasnya pada daerah harus dimaknai sebagai kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah. Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin cepat. Realita lain yang terjadi, banyak daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam berlimpah, namun tidak memiliki penanganan yang baik dan profesional, maka untuk merealisasikan terwujudnya otonomi daerah hendaklah terlebih dahulu mengamati keadaan sosio kultur dan geografis suatu daerah, pengelolaan alam yang baik dan profesional, untuk mewujudkan itu perlu tenaga yang ahli pada bidangnya untuk menghasilkan dareah-daerah yang siap menyongsong otonomi seluas-luasnya demi terwujudnya asas desentralisasi.
Kebijakan otoda kedepan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan ditengah-tengah kemajemukan ditingkat lokal, regional dan nasional. Otoda dituntut untuk menumbuhkan kemandirian, tatakelola pemerintahan daerah yang aspiratif, transparan dan akuntabel. Otoda dituntut pula untuk mengharmoniskan pemanfaatan sumber daya lokal, kearifan daerah yang merefleksikan perlunya meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda yang pada 10 sampai 20 tahun mendatang menghadapi bonus demografi. Otoda juga ditantang untuk dapat mengelola daerah-daerah otonom, baik provinsi, kabupaten dan kota. Saat ini, terdapat 548 daerah otonom yang terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupatan dan 93 kota. Sinergistas perencanaan dan pembangunan ditingkat lokal dan nasional akan menjamin upaya kita mewujudkan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, termasuk dalam upaya kita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menegaskan kembali tentang visi dan misi Nawa Cita Presiden RI yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis dan terpercaya
Harapan Otonomi Daerah
Perspektif baru otonomi daerah tersebut paling tidak harus mencerminkan visi yakni pertama, otonomi daerah harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi-demokratisasi sebagai ikhtiar untuk mempertahankan keutuhan dan keberagaman bangsa kita dalam kerangka bhinneka tunggal ika. Kedua, otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi bagi pemerintah daerah dalam arti wilayah/teritori tertentu di tingkat lokal. Ketiga, otonom daerah merupakan hak rakyat daerah yang sudah wajib mencantumkan agenda demokrasi di dalamnya. Keempat, pemerintah daerah tidak bisa lagi dilihat sebagai subordinasi pemerintah pusat. Hubungan pusat daerah harus dipandang bersifat komplementer bagi keduanya, dalam arti saling membutuhkan secara timbal-balik. Kelima, mengingat begitu beragamnya potensi dan kemampuan berbagai daerah yang ada, otonomi daerah yang bersifat fleksibel atau kondisional bisa diterapkan di tingkat kabupaten, kota, provinsi atau gabunguan dari beberapa kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama.
Dengan begitu, perdebatan tentang titik berat otonomi daerah menjadi tidak relevan. Mudah-mudahan dengan adanya Otoda mendorong munculnya para pemimpin daerah yang kapabel dan akseptabel melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, termasuk juga untuk mendapatkan pemimpin daerah yang peduli serta dapat merespon cepat terhadap berbagai permasalahan masyarakatnya. Untuk itu, Kepada daerah yang akan melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di tahun 2015, meminta untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya segala sesuatunya terkait dengan penyediaan pendanaan, keamanan, ketertiban dan netralitas PNS sehingga Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak dapat berjalan secara demokratis, lancar, tertib dan aman.
https://www.kompasiana.com/saleppanggalo/559dcb95b37e612d239760ca/otonomi-daerah-untuk-menciptakan-pemerintahan-daerah-demokratis / Selasa, 15-10-2019, pkl.21.59

Otonomi Daerah Wujud Keutuhan NKRI
Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Negara Kesatuan kita memiliki asas Demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakil rakyat yang dipilih rakyat untuk mewakili aspirasi mereka di pemerintahan. Jika dilihat dari pengertian demokrasi itu sendiri dimana terdapat demokrasi secara tidak langsung (representatif demokrasi). Memang dimungkinkan terjadinya pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Serta daerah memiliki otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Negara kesatuan republik Indonesia telah mengalami banyak proses dalam upaya menjadikan negara yang mempunyai daerah yang tidak terpecah. Banyak sebenarnya yang harus dibenahi untuk menjadikan negara ini tetap utuh menjadi satu kesatuan. Seperti halnya banyak terjadi konflik antar suku dan etnis yang ada di Indonesia serta pemisahan suatu daerah menjadi negara tersendiri seperti Timor Timur dan juga pulau-pulau yang terlepas dari negara Indonesia.
Suatu permasalah itupun sebenarnya menjadi permasalahan yang luar biasa. kebhinekaan multikulturalisme yang kita miliki akan hilang jika dari semua elemen tidak menjaganya.Dengan banyaknya suku, daerah, agama, bahasa serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat tentunya. Dalam konsep negara kesatuan ini, Indonesia pastinya rawan terjadi konflik. Sedangkan otonomi daerah merupakan konsep bawaan Era Orde baru yang telah dikonversi dan diratifikasi ke dalam UU otonomi daerah kita. Wujud otonomi daerah itu sendiri menjadi hal yang akan menjadikan negara kita mempunyai sistem yang berkesinambungan dengan keutuhan negara republik Indonesia.
Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Tentunya akan sedikit banyak menjadi landasan untuk memperkecil konflik yang ada di Indonesia serta mewujudkan negara ini menjadi negara yang mandiri dari tiap-tiap daerah. Karena Indonesia tidak menganut sistem negara bagian, maka sistem otonomi daerah yang terdesentralisasi akan menjadi penggantinya.
Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang besar untuk dapat mengelola daerah sendiri secara mandiri, dengan peraturan pemerintah yang dulunyamengalokasikan hasil hasil daerah 75% untuk pusat dan 25% untuk dikembalikankedaerah membuat daerah-daerah baik tingkat I maupun daerah tingkat II sulit untuk mengembangkan potensi daerahnya baik secara ekonomi maupun budaya dan pariwisata. Dengan adanya otonami daerah diharapkan daerah tingkat I maupun Tingakat II mampu mengelola daerahnya sendiri. Untuk kepentingan rakyat demi untuk meningkatkan dan mensejahtrakan rakyat secara sosial ekonomi.
Selain otonomi daearah sebagai landasan mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia tentunya harus didukungoleh kerja-kerja pemerintah yang efektif dan efisien karena dalam menjaga kedaulatan tersebut tidak hanya satu komponen akan tetapi menjadi tanggung jawab dari seluruh rakyat Indonesia.
Otonomi daerah dan NKRI mempunyai hubungan sinergi yang kuat. Karena otonomi daerah merupakan sebuah sistem untuk menompang keutuhan negara Indonesia ini yang mempunyai kemajemukan. Otonomi daerah menjadi poin penting karena daerah akan leluasa mengelola daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pusat secara utuh. Wujud memberikan kemandirian inilah yang mendorong Indonesia bisa bertahan tetap menjadi satu kesatuan meskipun memiliki suku, agama dan adat yang bermacam-macam.
NKRI menjadi modal utama menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju dan berkembang yang bebas atas konflik berkepanjangan yang bersifat kesukuan keagamaan dankeadatan. Akan tercipta keutuhan yang progresif dengan adanya otonomi daerah yang bisa disebut menghargai tiap-tiap daerah untuk mandiri tanpa harus lepas dari negara kesatuan republik Indonesia.
https://www.kompasiana.com/bagus_anwar_h/5520ee9da33311b24646d296/otonomi-daerah-wujud-keutuhan-nkri Selasa,15-10-2019, pkl.23.09

DAFTAR PUSTAKA
https://nusantaranews.co/konsep-dasar-bhinneka-tunggal-ika/ Selasa, 15-10-2019, pkl.21.26
https://www.yuksinau.id/bhinneka-tunggal-ika-sejarah-tujuan-prinsip-fungsi/er/ Selasa, 15-10-2019, pkl.21.47
https://www.kompasiana.com/ahmadarif/nkri-adalah-manifestasi-dari-semboyan-bhineka-tunggal-ika_552dfd3a6ea834be118b45c3/ Selasa, 15-10-2019, pkl.21.49
(http://bissu-anbti.blogspot.com/2008/08/komunitas-bissu-di-tengah-kemajemukan.html Selasa, 15-10-2019, pkl.22.19
https://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/46-bhineka-tunggal-ika-dalam-bingkai-negara-kesatuan-republik-indonesia Selasa, 15-10-2109, pkl.21.55
https://www.kompasiana.com/saleppanggalo/559dcb95b37e612d239760ca/otonomi-daerah-untuk-menciptakan-pemerintahan-daerah-demokratis / Selasa, 15-10-2019, pkl.21.59
https://www.kompasiana.com/bagus_anwar_h/5520ee9da33311b24646d296/otonomi-daerah-wujud-keutuhan-nkri Selasa,15-10-2019, pkl.23.09